Drama Atalarik Syach: Rumah Dibongkar, Tanah Jadi Rebutan!

Aktor Atalarik Syach tengah menghadapi masalah pelik terkait sengketa lahan yang berujung pada pembongkaran sebagian rumahnya di Cibinong, Jawa Barat. Kamis (15/5/2025), Atalarik menceritakan kronologi permasalahan yang sudah berlangsung lama ini.

Menurut Atalarik, ia sudah berupaya melengkapi surat-surat kepemilikan tanah sejak lama. Sampai tahun 2002, semua surat-surat sudah lengkap, ujarnya di kediamannya.

Namun, masalah muncul ketika Dede Tasno menggugat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong. Gugatan ini terkait dengan klaim kepemilikan lahan yang menurut Atalarik tidak berdasar.

Urus surat, ada yang sudah jadi sertifikat, ada yang masih berupa Akta Jual Beli (AJB). Semua saya percayakan pada pegawai pemerintah di kelurahan dan kecamatan, jelas Atalarik. Ironisnya, kelurahan dan kecamatan tempat ia mengurus surat-surat tersebut justru ikut masuk dalam gugatan Dede Tasno.

Atalarik merasa harus berjuang sendiri menghadapi masalah ini. Saya sendiri yang harus fight karena ini seperti pendudukan fisik, ungkapnya.

Pihak penggugat, Dede Tasno, mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut karena telah mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan. Namun, Atalarik menegaskan bahwa klaim tersebut tidak pernah terkonfirmasi keabsahannya. Dia merasa sudah melakukan pengeluaran uang untuk pengelolaan lahan. Tapi titik-titiknya juga tidak jelas, kata Atalarik.

Atalarik juga menyayangkan kemunculan Dede Tasno yang dianggapnya terlambat, yaitu pada tahun 2015. Padahal, ia sudah berusaha mengurus AJB jauh sebelum itu.

Aktor ini berharap ada hikmah dari kejadian ini, terutama terkait dengan perubahan sistem dari analog ke digital. Hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ke digital. Jadi untuk warga, tolong diperiksa juga surat-suratnya. Ini mungkin ada hikmahnya, pungkasnya.

Sengketa lahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Atalarik dan masyarakat luas tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengurus surat-surat kepemilikan tanah. Peralihan ke sistem digital diharapkan dapat meminimalisir potensi masalah serupa di kemudian hari.

Kasus yang menimpa Atalarik Syach ini menambah daftar panjang sengketa lahan di Indonesia. Kompleksitas permasalahan pertanahan seringkali melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan penyelesaian yang adil dan transparan.

Atalarik berharap kasusnya dapat segera diselesaikan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga berharap agar masyarakat lebih waspada dan teliti dalam mengurus surat-surat kepemilikan tanah agar terhindar dari masalah serupa.

Berikut adalah poin-poin penting dari pernyataan Atalarik Syach:

• Sengketa lahan menyebabkan sebagian rumahnya dibongkar.
• Ia sudah mengurus surat-surat kepemilikan sejak lama, bahkan sebelum tahun 2002.
• Dede Tasno menggugat permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong.
• Atalarik merasa harus berjuang sendiri menghadapi gugatan tersebut.
• Pihak penggugat mengklaim memiliki hak atas tanah karena telah mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan.
• Atalarik menyayangkan kemunculan Dede Tasno yang dianggap terlambat.
• Ia berharap ada hikmah dari kejadian ini, terutama terkait dengan perubahan sistem dari analog ke digital.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam mengurus surat-surat kepemilikan tanah. Semoga kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Atalarik Syach sendiri mengaku akan terus berjuang untuk mempertahankan haknya atas tanah tersebut. Ia berharap dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

Sengketa lahan memang menjadi masalah yang kompleks dan seringkali sulit untuk diselesaikan. Namun, dengan adanya transparansi dan keadilan, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang terbaik.

Atalarik Syach berharap kasusnya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mengurus surat-surat kepemilikan tanah. Ia juga berharap agar pemerintah dapat terus meningkatkan sistem pertanahan agar lebih transparan dan akuntabel.